Benny Wenda Meminta 6 Sayarat Ini Ke Presiden Jokowi, Satu di Antaranya Tarik TNI/Polri
Benny Wenda Meminta 6 Sayarat Ini Ke Presiden Jokowi, Satu di Antaranya Tarik TNI/Polri
"Saya bercita-cita dia (Jokowi) berkenan guna duduk bareng saya dan mendiskusikan masa mendatang Papua Barat," kata Benny melalui penjelasan tertulis, Selasa (8/10/2019).
Benny Wenda ialah aktivis separatis asal Papua yang dinamakan polisi sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Benny sekarang diketahui menetap di Oxford, Inggris.
Seiring dengan harapannya bertemu Presiden Jokowi, Benny sekaligus mengemukakan sejumlah kriteria.
Pertama, referendum Papua mesti masuk di dalam pertemuan itu.
Kedua, Benny meminta pertemuan tersebut difasilitasi oleh pihak ketiga, contohnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara ketiga yang disepakati bersama.
Ketiga, ia meminta Pemerintah Indonesia memperbolehkan Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) berangjangsana ke Papua.
Keempat, Pemerintah Indonesia mesti segera unik TNI-Polri dari Papua.
"Seluruh ekstra 16.000 personel TNI-Polri yang diturunkan semenjak Agustus 2019, segera ditarik," ujar Benny.
Kelima, kepolisian mesti mencungkil seluruh tahanan politik.
Mereka yakni Wakil Ketua II ULMWP Buchtar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta dan semua mahasiswa yang diselamatkan sejak kondisi memanas di Papua.
Keenam, Pemerintah Indonesia didorong menarik keluar pembatasan akses untuk media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Papua Barat.
Kata Jokowi, Moeldoko dan Wiranto
Mengenai pertemuan dengan tokoh kebebasan Papua, Presiden Joko Widodo sendiri telah menyatakan, siap guna bertemu.
Berdasarkan keterangan dari dia, siapa juga yang hendak bertemu dengan dirinya bakal difasilitasi.
"Enggak terdapat masalah, bertemu saja. Dengan siapa pun, bakal saya temui bila memang hendak bertemu," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (30/9/2019).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun mengatakan siap bertemu Benny Wenda.
Pernyataan itu dikatakan mantan Panglima TNI tersebut sebagai jawaban atas permintaan DPRD se-Papua agar pemerintah bercakap-cakap dengan figur yang berseberangan.
Moeldoko juga berkomitmen menyuruh Benny menggali solusi bareng untuk penanganan masalah di Papua.
"Sama Benny Wenda saya siap bertemu. Kita bicara, sama-sama menggali solusi. Kita pun tidak mengharapkan sedikit juga ada korban," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Meski demikian, penolakan atas pertemuan malah datang dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
Ia menegaskan, pertemuan formal berarti negara mengakui ULMWP sebagai suatu organisasi.
Padahal, organisasi tersebut bertujuan guna memecah kedaulatan NKRI di tanah Papua.
"Dalam format perjanjian, pertemuan formal salah satu pemerintah dengan pemberontak pasti tidak bisa," kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).
"Dengan teknik lain bisa, namun bukan pertemuan formal. Karena, tersebut berarti anda mengakui," ujar dia.
Wiranto sekaligus menekankan bahwa pemerintah tak pernah memblokir komunikasi dengan pihak manapun, sekitar porsi komunikasi tersebut mempunyai sifat wajar.
Namun, eksklusif untuk kumpulan pemberontak, pemerintah memiliki batasan tertentu.
"Jangan hingga ada pernyataan sejajar salah satu pemerintah yang sah dengan pemberontak, kan enggak bisa," kata Wiranto.
